A. Sistem pengambilan keputusan
SPPK adalah
sistem yang berbasis komputer interaktif untuk memberikan dukungan
keputusan kepada manajer dengan menggunakan data dan model-model
keputusan untuk menyelesaikan masalah yang sifatnya semi struktur dan
tidak terstruktur untuk mencapai efektivitas keputusan. SPPK hanya
digunakan untuk memperluas wawasan pengambil keputusan (Decision Maker -
DM) sebagai bahan pertimbangan bukan untuk menggantikan penilaiannya.
Artinya bahwa SPPK tidak dapat menggantikan intuisi yang dimiliki oleh
manusia, hanya terbatas pada model dasar yang dimilikinya.
Keen mendefinisikan SPPK sebagai sistem yang memiliki 4 karakteristik utama, yaitu sebagai berikut:
1. Ditujukan untuk membantu keputusan tidak terstruktur yang umum
2. SPPK memiliki mempermudah pemakai berhubungan dengan komputer
3. Dalam proses pengolahannya, SPPK mengkombinasikan penggunaan model model dengan teknik
4. SPPK bersifat luwes dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan perubahan yang terjadi.
Komponen SPPK Menurut Kertahadi [5], SPPK dibangun oleh 3 komponen dasar yaitu :
1. Database
Merupakan tempat dari transaksi sehari yang mendukung pengambilan keputusan.
2. Model base
Model yang merepresentasikan permasalahan ke dalam format kuantitatif sebagai dasar pengambilan keputusan.
3. Software System
Merupakan penyatuan komponen memungkinkan terjadinya dialog interaktif antara manusia dengan komputer.
Metode PRIME (Preference Ratios in Multiattribute Evaluation)
Metode
PRIME adalah metode pengambilan keputusan yang mendukung analisis pada
informasi yang belum lengkap pada model analisis banyak atribut.
Informasi yang belum lengkap maksudnya adalah tidak adanya nilai pasti
(tunggal) dari sebuah informasi. Metode PRIME merupakan salah satu
metode pembobotan pada Multi-Criteria Decision Making (MCDM) yaitu
disiplin dalam pengambilan keputusan dengan banyak kriteria yang
memiliki ciri-ciri sebagai
berikut:
1. Alternatif,
yaitu kemungkinan-kemungkinan yang dapat dipilih oleh DM. Konsekuensi
dari sebuah alternatif merujuk pada nilai dari alternatif.
2. Atribut, merupakan karakteristik atau kriteria dari keputusan.
3. Pembobotan (weight assessment). Pemberian bobot pada setiap kriteria.
4. Matriks Keputusan. Matriks Keputusan X adalah matriks (m x n) dengan elemen xij
adalah nilai dari alternatif ke-i yang berhubungan dengan kriteria
ke-j pada alternatif ke-I dimana i=1,2,3,…,m dan j=1,2,3,…n. Matriks
keputusan dapat distrukturkan ke dalam hirarki pohon nilai (value tree) dimana setiap alternatif dihubungkan secara langsung dengan kriterianya.
5. Pertentangan antar kriteria, yaitu pertentangan kepentingan antara satu kriteria dengan kriteria yang lainnya.
Pada
informasi yang tidak lengkap, metode PRIME memberikan pendekatan
dengan adanya rasio perbandingan nilai pada nilai relatif dan
kriterianya. Perbedaan metode PRIME dari model-model pembobotan
atribut-atribut lainnya adalah perbandingan rasio dihubungkan secara
eksplisit dengan bobot setiap atribut. Selain itu, metode PRIME
dilengkapi dengan informasi tentang ketidakoptimalan yang terhubung
dengan rekomendasi alternatif yang dihasilkan berupa nilai kehilangan
yang mungkin terjadi.
Sistem Pengendalian Intern Sistem Pengendalian Intern ( Meliputi
struktur organisasi dan semua metode dan alat-alat yang dikoordinasikan
yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan
harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data
akuntansi, mendorong efisiensi, dan membantu mendorong dipatuhinya
kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Dari definisi di atas dapat
kita lihat bahwa tujuan adanya pengendalian intern : Menjaga kekayaan
organisasi. Memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi. Mendorong
efisiensi. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Dilihat dari
tujuan tersebut maka sistem pengendalian intern dapat dibagi menjadi dua
yaitu Pengendalian Intern Akuntansi (Preventive Controls) dan
Pengendalian Intern Administratif (Feedback Controls). Pengendalian
Intern Akuntansi dibuat untuk mencegah terjadinya inefisiensi yang
tujuannya adalah menjaga kekayaan perusahaan dan memeriksa keakuratan
data akuntansi.
Tujuan Sistem Pengendalian Intern
Alasan perusahaan untuk menerapkan sistem pengendalian intern adalah
untuk membantu pimpinan agar perusahaan dapat mencapai tujuan dengan
efisien. Tujuan pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan
memadai dalam pencapaian tiga golongan tujuan: keandalan informasi
keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku,
efektifitas dan efisiensi operasi.
Sejarah dan Perkembangan BMT Al Ikhlas Yogyakarta
Baitul Mal wat Tamwil (BMT) lahir sebagai salah satu solusi
alternatif di kalangan masyarakat muslim karena adanya pertentangan
mengenai bunga atau riba. Kehadiran BMT diharapkan mampu membantu
masyarakat muslim terbebas dari praktik bunga atau riba yang dilakukan
oleh bank-bank konvensional. Dalam operasinya BMT tidak menggunakan
sistem bunga atau riba dalam pembagian keuntungannya tetapi menggunakan
sistem bagi hasil yang berdasarkan keadilan. BMT Al Ikhlas adalah suatu
lembaga keuangan syariah yang system operasionalnya berdasarkan pada
prinsip-prinsip syariah Islam. Ide untuk mendirikan BMT ini muncul
setelah adanya pendidikan dan pelatihan (diklat) Manajemen Zakat dan
Ekonomi Syariah (MZES) angkatan ke tiga yang diadakan oleh Dompet Dhuafa
pada awal November 1994. Waktu itu diklat tersebut dihadiri oleh Bapak
Sumiyanto. Kepahaman akan system syariah dan tuntutan keadaan pada waktu
itu membuat beliau mulai berfikir untuk merealisasikan semua ide yang
baru sampai pada tahap pemikiran saja. Dengan dukungan beberapa orang
teman yang punya ketertarikan yang sama, akhirnya mereka sepakat untuk
mendirikan BMT dengan persiapan yang sangat sederhana dan modal awal
yang bias dikatakan jauh dari cukup dan BMT tersebut mereka beri nama
BMT Al Ikhlas. BMT Al Ikhlas didirikan pada tanggal 1 Februari 1995 oleh
tim Yayasan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Umat (YP2SU) yang
terdiri dari empat orang. Menurut peraturan yang ada untuk mendirikan
sebuah BMT yang ideal harus dimulai dengan modal awal sebanyak Rp
5.000.000. Sementara BMT Al Ikhlas memulai usahanya dengan dukungan
modal ala kadarnya dan semangat yang tinggi. Pada awalnya BMT Al Ikhlas
hanya mempunyai modal mandiri sebanyak Rp 500.000 ditambah dana dari
Dompet Dhuafa Republika sebesar Rp 1.000.000 serta seperangkat alat
komputer. Waktu itu BMT Al Ikhlas beralamatkan di Pogung Baru Blok A-17
Yogyakarta. Alasan pemilihan lokasi ini karena ingin memberikan
pelayanan yang lebih baik bagi nasabah potensial mereka yaitu para
mahasiswa terutama untuk nasabah tabungannya, karena memang daerah ini
dan sekitarnya mayoritas dihuni oleh para mahasiswa., tetapi bukan
berarti BMT Al Ikhlas nasabahnya hanya para mahasiswa tapi masyarakat
umum juga ada.
B. Sistem Pengendalian Intern
Unsur-unsur pengendalian intern penggajian karyawan BMT Al Ikhlas Yogyakarta meliputi :
a. Aspek organisasi
Struktur organisasi yang memisahkan tugas dan tanggungjawab
fungsional secara tegas merupakan bagian penting perusahaan untuk
melakukan kegiatan pokok perusahaan. Pemisahan fungsi yang jelas pada
masing-masing bagian bertujuan untuk mengetahui secara jelas dan pasti
sesuai dengan kedudukannya di dalam struktur organisasi. Organisasi yang
telah memisahkan tanggungjawab serta memberikan kewenangan terhadap
masing-masing bagian terkait dengan proses pelaksanaan prosedur
penggajian pada BMT Al Ikhlas.
Yogyakarta ditunjukkan dengan adanya :
1) Pemisahan fungsi pembuat daftar gaji dari fungsi keuangan,
2) Pemisahan fungsi pencatatan waktu hadir dari fungsi pembuat daftar gaji.
Fungsi pembuat daftar gaji dipegang oleh bagian penggajian yaitu
manajer SDM pusat, fungsi keuangan dipegang oleh bagian keuangan, fungsi
pencatatan waktu hadir yang menggunakan system software dipegang oleh bagian akunting.
b. Aspek sistem otorisasi
Sistem otorisasi yang berlaku pada BMT Al lkhlas Yogyakarta adalah :
1) Presensi sebagai pedoman pembuatan daftar gaji diotorisasi oleh fungsi pencatat waktu yang dipegang oleh bagian akunting.
2) Dalam daftar gaji karyawan harus memiliki SK pengangkatan sebagai
karyawan BMT Al Ikhlas, ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam
hal ini ketua pengurus BMT Al Ikhlas Yogyakarta.
3) Setiap perubahan gaji karyawan atau perubahan unsur yang dipakai
sebagai dasar untuk menghitung penghasilan karyawan diotorisasi oleh
yang berwenang dalam hal ini manajer SDM pusat.
4) Setiap potongan gaji selain dari pajak penghasilan karyawan
didasarkan atas surat potongan gaji dan diotorisasi oleh fungsi
keuangan.
5) Daftar gaji tidak diotorisasi oleh fungsi personalia.
6) Bukti kas keluar untuk pembayaran gaji diotorisasi oleh fungsi akuntansi.
c. Aspek prosedur pencatatan
Prosedur pencatatan yang berlaku pada BMT Al Ikhlas Yogyakarta adalah :
1) Adanya perubahan data yang tercantum dalam catatan penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan daftar gaji karyawan.
2) Tarif gaji yang tercantum dalam kartu penghasilan diverifikasi ketelitiannya oleh fungsi akuntansi.
d. Aspek praktik yang sehat.
Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi pada BMT Al Ikhlas Yogyakarta ditunjukkan dengan :
1) Fungsi pencatatan waktu yang dipegang oleh bagian akunting mengawasi sistem software pencatatan presensi karyawan.
2) Pembuatan daftar gaji diverifikasi kebenaran dan ketelitian
perhitungannya oleh fungsi akuntansi sebelum dilakukan pembayaran.
3) Catatan penghasilan karyawan disimpan oleh fungsi pembuat daftar gaji yang dipegang oleh manajer SDM pusat.
Penggajian Karyawan BMT Al Ikhlas Yogyakarta
Fungsi-fungsi yang terkait dengan sistem penggajian karyawan di BMT
Al Ikhlas antara lain fungsi pencatatan presensi, fungsi administrasi
personalia, fungsi penggajian, dan fungsi teller. Hasil
analisis yang didapat menunjukkan bahwa BMT Al Ikhlas telah memisahkan
tugas dan tanggungjawab fungsional pada masing-masing bagian. Secara
system pengembangan, fungsi personalia dihandle langsung oleh
manajemen pusat. Fungsi penggajian dipegang langsung oleh manajer SDM
mengingat bentuk struktur organisasi BMT yang simpel. Hal tersebut
memudahkan manajer untuk melakukan kontrol terhadap masing-masing fungsi
yang berkaitan dengan penggajian.
Penilaian terhadap Jaringan Prosedur Sistem Penggajian Karyawan BMT Al Ikhlas Yogyakarta
BMT Al Ikhlas Yogyakarta hanya menggunakan jaringan prosedur yang
membentuk sistem penggajian. Jaringan prosedur penggajiannya terdiri
dari prosedur pencatatan presensi karyawan, prosedur administrasi
personalia, prosedur penggajian oleh manajer SDM, prosedur pembayaran
gaji. Hasil analisis jaringan prosedur penggajian karyawan di BMT Al
Ikhlas.
Penilaian terhadap Sistem Pengendalian Intern dalam Sistem Penggajian Karyawan di BMT Al Ikhlas Yogyakarta
Penilaian untuk mengetahui memadai atau tidaknya system pengendalian
intern dalam sistem penggajian karyawan di BMT Al Ikhlas Yogyakarta,
dilakukan dengan membandingkan antara kenyataan yang ada dengan teori.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuisioner dengan
mengajukan daftar pertanyaan mengenai elemen-elemen unsur system
pengendalian intern penggajian kepada pihak pelaksana penggajian
karyawan di BMT Al Ikhlas Yogyakarta dengan format seperti dalam
lampiran.
Sumber : idb4.wikispaces.com/
http://erlovely.wordpress.com/2010/11/24/sistem-pengendalian-intern/
http://xdharizal.blogspot.com/2011/01/sistem-pengambilan-keputusan.html